DPS Seri 16 : Mengulas Peran Penting Penguasaan Teknologi Terhadap ATHG Luar Negeri

Ado Richard Minggu | 07 Oktober 2018 | 22:04 WIB
DPS Seri 16 : Mengulas Peran Penting Penguasaan Teknologi Terhadap ATHG Luar Negeri
Foto: Istimewa

BeritaNusa - Aliansi Kebangsaan bersama FKPPI dan Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti Sabtu 6 Oktober 2018 kembali menggelar Diskusi Panel Serial (DPS) seri ke 16 dengan tema pembahasan ATHG (Ancaman,Tantangan, Hambatan dan Gangguan) Luar Negeri dari sektor Teknologi Informasi, dengan menghadirkan 2 pembicara utama antara lain, Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat dan Dr. Yono Reksoprodjo.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat menjelaskan, “ Penguasaan teknologi, ke depan bahkan saat ini sudah mulai dirasa tanpa disadari, perubahan ini kini telah mencapai pada titik Society 5.0. tendensi perang masa depan telah berubah, dimana berlangsung secara singkat dan terselubung,” ujarnya.

Sekalipun Indonesia telah memiliki proteksi guna menghadapi perang informasi, seperti adanya UU ITE 2008 dan Perpres 53/2017 hal lain yang perlu dilakukan adalah sinergitas antar instansi.

Selain itu juga perlu adanya upaya untuk membangun Manajemen Persepsi guna meminimalisir hal tersebut serta mempersiapkan SDM yang mumpuni.
Secara garis besar, perang informasi tersebut dilakukan melalui tiga cara. Penipuan, pengalihan dan pembelahan. Dan sasaran utama cyber attacks tersebut ternyata bukan di sektor pertahanan dan keamanan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum FKPPI, Aliansi Kebangsaan sekaligus Penasehat Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti Pontjo Sutowo memaparkan, “Bicara ATHG Luar Negeri tentu tak lepas dari sektor Teknologi Informasi di Indonesia yang saat ini dirasa masih sangat rendah.”

Lebih jauh Pontjo menambahkan, rendahnya penguasaan teknologi saat ini didasari sejumlah faktor, seperti lemahnya sinergi kebijakan iptek, minimnya SDM yang diakibatkan minimnya anggaran penelitian dan pengembangan, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek, hingga difusi ataupenyerapan teknologi hingga fenomena inoveasi teknologi yang justru berkembang di masyarakat industri, bukan dari lembaga riset dan Litbang yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Rendahnya penguasaan teknologi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap serangan cyber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk itu Indonesia perlu membangun kemandirian teknologi Cyber guna mengantisipasi ATHG terhadap ketahanan nasional.”

Lanjut Pontjo, kemandirian cyber dapat terbentuk jika Indonesia mampu melakukan doktrin ‘Keamanan Nasional’ yang sudah ada serta menata kelembagaan dengan kerangka regulasi yang jelas, terang Pontjo.