Mengulas Pemaparan Hasil Berikut Tanggapan DPS 2017/18 Ketahanan Nasional

Ado Richard Jumat | 09 November 2018 | 02:48 WIB
Mengulas Pemaparan Hasil Berikut Tanggapan DPS 2017/18 Ketahanan Nasional
Foto: Istimewa

BeritaNusa - Jakarta, Jumat 9 November 2018, Aliansi Kebangsaan bersama FKPPI dan Yayasan Suluh Nuswantara (YSNB) Bhakti pekan lalu (Jumat 3/11) di JCC Senayan kembali menggelar DPS seri 17 dengan agenda pemaparan hasil Diskusi Panel Serial (DPS) 2017 – 2018 yang mengangkat tema besar “Menggalang Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah narasumber yang antara lain Dr. Bambang Pharma Setiawan selaku pemapar, Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, Ketua Umum DPS 2017/18 Imam Sunario dan Prof.Dr. Bambang Wibawarta yang bertindak selaku moderator pada kesempatan itu.

Selain itu, turut pula hadir sejumlah nama yang diantaranya yakni Mayjend TNI (Purn) I Dewa Putu Rai, Achmad Chodjim, Laksda TNI (purn) Dr. Yani Antariksa yang dalam kesempatan tersebut bertindak sebagai penanggap utama dari pemaparan kesimpulan DPS 2017/2018.

Membuka pengantar pemaparan hasil DPS 2017/18 tersebut, Pontjo Sutowo menyampaikan, “menurut hemat saya, dapat disimpulkan jika ada celah kekosongan dalam hal pengelolaan keamanan nasional atau pertahanan dan keamanan negara menurut pasal 30 UUD 1945, khususnya ancaman nir militer di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal tersebut dikarenakan pemerintah sejauh ini belum mengatur adanya lembaga negara yang mengelola pertahanan nir militer tersebut,” ungkap Pontjo.

Pontjo juga menjelaskan, menggunakan paradigma Pancasila dan kerangka berfikir keamanan nasional komprehensif, diharapkan segera lahir tata keamanan nasional yang dapat menjawab kekosongan pertahanan nir militer yang ada.
Menanggapi hasil pemaparan hasil DPS 2017/2018, salah satu penanggap Achmad Chodjim berpandangan, “Ketahanan nasional harus bertumpu pada pemberdayaan militer yang didukung oleh kekuatan nir militer dimana diantaranya bertumpu pada penguatan astagrata yakni demografi, geografi, SKA, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan,” jabar Achmad.

Lebih jauh, Mayjend TNI (Purn) I Dewa Putu Rai turut menambahkan, “Oleh karena keamanan nasional saat ini sudah menuju kepada pendefinisian yang lebih luas, yaitu keamanan nasional komprehensif, maka dalam perumusan hasil DPS 2017/18, ketahanan nasional seyogyanya diletakan dalam kerangka berfikir keamanan nasional komprehensif.

“Untuk merumuskan gagasan DPS, saya setuju menggunakan paradigma Pancasila dengan pendekatan budaya dan peradaban melalui 3 elemen rejim, yakni mental spiritual, institusional, serta teknologi,” tutup I Dewa Putu Rai.

Kesimpulan serta poin penting dari pelaksanaan DPS 2017/18 ini nantinya akan dirangkum dalam sebuah buku berjudul “Indonesia Unggul Prasarat Ketahanan Nasional” yang dalam waktu dekat akan diterbitkan sebagai masukan serta referensi pemerintah guna mengantisipasi sejumlah ATHG dari luar negeri.